Ada Ribuan Pasutri Belum Miliki Akta Nikah
Lumajang - Masih banyak pasangan suami istri (pasutri) di Lumajang yang masih belum memiliki akta nikah. Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lumajang, ada ribuan pasutri yang masih belum melengkapi pernikahannya dengan akta nikah.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes menyebutkan, ada 1.885 pasutri yang belum memiliki akta nikah. Untuk itu Pemkab Lumajang terus melakukan upaya agar mereka bisa segera mengurus akta nikah.
Untuk mempermudah kepengurusan, Dispendukcapil turun langsung ke kecamatan. Seperti yang telah dilakukan di Kecamatan Senduro. Tepatnya di Pura Mandara Giri Semeru Agung Lumajang, Rabu (9/5) lalu.
Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar tertib administrasi kependudukan (Adminduk). Buntaran juga menyampaikan, bagi masyarakat yang sudah menikah, namun belum memiliki buku nikah dan catatan sipil bisa memiliki dokumen tersebut.
Lanjutnya, bahwa perkawinan yang tidak atau belum tercatat oleh Kantor Urusan Agama dan Disdukcapil, maka akan memiliki akibat hukum. Yaitu perkawinan yang telah dilakukan tidak akan dianggap sah di mata negara meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan.
“Selain dianggap tidak sah, hal itu juga bisa berpengaruh pada hak-hak istri dan anaknya nanti, sehingga istri maupun anaknya tidak mempunyai hak untuk menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya,” ungkapnya. (rus)
 |
| Sosialisasi dan Pelayanan Administrasi Kependudukan |
Untuk mempermudah kepengurusan, Dispendukcapil turun langsung ke kecamatan. Seperti yang telah dilakukan di Kecamatan Senduro. Tepatnya di Pura Mandara Giri Semeru Agung Lumajang, Rabu (9/5) lalu.
Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar tertib administrasi kependudukan (Adminduk). Buntaran juga menyampaikan, bagi masyarakat yang sudah menikah, namun belum memiliki buku nikah dan catatan sipil bisa memiliki dokumen tersebut.
Lanjutnya, bahwa perkawinan yang tidak atau belum tercatat oleh Kantor Urusan Agama dan Disdukcapil, maka akan memiliki akibat hukum. Yaitu perkawinan yang telah dilakukan tidak akan dianggap sah di mata negara meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan.
“Selain dianggap tidak sah, hal itu juga bisa berpengaruh pada hak-hak istri dan anaknya nanti, sehingga istri maupun anaknya tidak mempunyai hak untuk menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya,” ungkapnya. (rus)
About Bicara Rakyat
