APBD Tinggi, Prosentase Anggaran Pendidikan di Bojonegoro Masih Rendah
Bojonegoro – Meski dikenal sebagai kebupaten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi nomor dua di Jawa Timur ternyata prosentase anggaran program urusan pendidikan di luar transfer daerah (APBD Murni) Kabupaten Bojonegoro terbilang sangat rendah menempati urutan ke-26 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Anggaran program urusan pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari APBD murni atau di luar transfer daerah, prosentasenya hanya 10.45 persen. Dari yang tertinggi Bojonegoro menempati urutan ke-26 di Jatim,” ujar Peneliti Poverty Resource Center (PRC) Initiative, Aw Syaiful Huda, Kamis (16/1/2020).
Pria yang biasa disapa Awe ini menjelaskan, berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dipublikasikan Kemendiknas menunjukkan, bahwasanya prosentase anggaran program urusan pendidikan Kabupaten Bojonegoro di luar transfer daerah (APBD Murni) pada tahun 2019 hanya sebesar 10.45 persen. Padahal di tahun 2018 sudah 12.49 persen, naik dibanding tahun sebelumnya, yang besarannya hanya sekitar 9.2 persen (2017).
“Justru tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 yang sudah mencapai 12.49 persen,” ujar Awe.
Bagi Awe, peningkatan kualitas pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bojonegoro sangat penting, karena akan berdampak signifikan dan menentukan pada masa depan daerah. Terlebih lagi, mengigat tingginya APBD Kabupaten Bojonegoro saat ini disebabkan tingginya penerimaan pendapatan dari sektor migas, salah satunya dari DBH (Dana Bagi Hasil) Migas. Oleh karenanya, peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bojonegoro menjadi sangat penting dan mendesak, sebelum sumber daya migas yang dimiliki Bojonegoro mulai menipis.
“Apalagi kalau lihat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro saat ini masih rendah, peringkatnya sama rendahnya dengan peringkat anggaran urusan pendidikan di luar transfer daerah (APBN Murni), yakin urutan ke-26 dari 38 kabupaten dan kota di Jatim,” jelas Awe.
Ia pun mencontohkan beberapa ‘PR’ besar yang harus ditangani Pemda Bojonegoro di sektor pendidikan, diantaranya permasalahan anak putus sekolah, pemerataan kualitas fasilitas sekolah maupun pendidik, banyaknya ruang kelas yang kondisinya rusak ringan maupun rusak berat, nilai rasio guru, sertifikasi lembaga dan pendidik dan lain sebagainya.
“Pemerataan kualitas sekolah, baik kualitas tenaga pendidik maupun fasilitas sekolah, seperti media pembelajaran, perpustakaan, dan lain-lain,” imbuhnya.
Bahkan Awe menyebutkan, berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, yang dipublikasikan Kemendikbud, menunjukkan pada tahun 2019 di Kabupaten Bojonegoro masih terdapat anak putus sekolah sekitar 16 anak (SD), 34 anak (SMP), 41 anak (SMA) dan 31 anak (SMK). Sedangkan untuk ruang kelas dengan kondisi rusak berat, ada sekitar 113 kelas (PAUD), 299 kelas (SD), 216 kelas (SMP), 63 (SMA), 34 kelas (SMK) dan 2 kelas (SLB).
Jika dibandingkan, Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Banyuwangi yang nilai prosentase (anggaran urusan pendidikan di luar transfer daerah) paling tinggi di Jawa Timur, sebesar 22.04 persen. Padahal pada tahun 2019, nilai APBD Kabupaten Banyuwangi hanya sekitar Rp 3 triliun. Sedangkan besaran APBD Bojonegoro mencapai Rp 7.1 triliun (P-APBD) atau bisa dibilang besarannya dua kali lipat APBD Kabupaten Banyuwangi.
Dengan mengamati beberapa persoalan tersebut, terlebih lagi Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro yang akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Tahun 2021, Ia berharap agar Pemda Bojonegoro meningkatkan kualitas pembangunan sektor pendidikan, melakukan pemetaan akar permasalahan sektor pendidikan serta kebutuhan prioritasnya dan tidak kalah penting adalah dukungan anggaran untuk mewujudkan pemerataan kualitas sekolah, baik tenaga pendidik mapun fasilitas sekolah, baik di desa maupun di kota.
Sementara terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Kuzaini mengatakan alokasi anggaran pendidikan dari APBD Kabupaten Bojonegoro pada 2019 sebesar Rp 261 miliar, sedangkan pada 2020 menjadi Rp 354 miliar. Sedangkan jumlah APBD Kabupaten Bojonegoro 2019 mencapai Rp 5 triliun lebih. Sedangkan pada APBD-P tahun 2020 sebesar Rp 7,1 triliun.
“Jumlah anggaran tersebut secara umum untuk pengadaan barang dan jasa maupun belanja pegawai,” ujarnya. (ted)
“Anggaran program urusan pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari APBD murni atau di luar transfer daerah, prosentasenya hanya 10.45 persen. Dari yang tertinggi Bojonegoro menempati urutan ke-26 di Jatim,” ujar Peneliti Poverty Resource Center (PRC) Initiative, Aw Syaiful Huda, Kamis (16/1/2020).
Pria yang biasa disapa Awe ini menjelaskan, berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dipublikasikan Kemendiknas menunjukkan, bahwasanya prosentase anggaran program urusan pendidikan Kabupaten Bojonegoro di luar transfer daerah (APBD Murni) pada tahun 2019 hanya sebesar 10.45 persen. Padahal di tahun 2018 sudah 12.49 persen, naik dibanding tahun sebelumnya, yang besarannya hanya sekitar 9.2 persen (2017).
“Justru tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 yang sudah mencapai 12.49 persen,” ujar Awe.
Bagi Awe, peningkatan kualitas pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bojonegoro sangat penting, karena akan berdampak signifikan dan menentukan pada masa depan daerah. Terlebih lagi, mengigat tingginya APBD Kabupaten Bojonegoro saat ini disebabkan tingginya penerimaan pendapatan dari sektor migas, salah satunya dari DBH (Dana Bagi Hasil) Migas. Oleh karenanya, peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bojonegoro menjadi sangat penting dan mendesak, sebelum sumber daya migas yang dimiliki Bojonegoro mulai menipis.
“Apalagi kalau lihat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro saat ini masih rendah, peringkatnya sama rendahnya dengan peringkat anggaran urusan pendidikan di luar transfer daerah (APBN Murni), yakin urutan ke-26 dari 38 kabupaten dan kota di Jatim,” jelas Awe.
Ia pun mencontohkan beberapa ‘PR’ besar yang harus ditangani Pemda Bojonegoro di sektor pendidikan, diantaranya permasalahan anak putus sekolah, pemerataan kualitas fasilitas sekolah maupun pendidik, banyaknya ruang kelas yang kondisinya rusak ringan maupun rusak berat, nilai rasio guru, sertifikasi lembaga dan pendidik dan lain sebagainya.
“Pemerataan kualitas sekolah, baik kualitas tenaga pendidik maupun fasilitas sekolah, seperti media pembelajaran, perpustakaan, dan lain-lain,” imbuhnya.
Bahkan Awe menyebutkan, berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, yang dipublikasikan Kemendikbud, menunjukkan pada tahun 2019 di Kabupaten Bojonegoro masih terdapat anak putus sekolah sekitar 16 anak (SD), 34 anak (SMP), 41 anak (SMA) dan 31 anak (SMK). Sedangkan untuk ruang kelas dengan kondisi rusak berat, ada sekitar 113 kelas (PAUD), 299 kelas (SD), 216 kelas (SMP), 63 (SMA), 34 kelas (SMK) dan 2 kelas (SLB).
Jika dibandingkan, Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Banyuwangi yang nilai prosentase (anggaran urusan pendidikan di luar transfer daerah) paling tinggi di Jawa Timur, sebesar 22.04 persen. Padahal pada tahun 2019, nilai APBD Kabupaten Banyuwangi hanya sekitar Rp 3 triliun. Sedangkan besaran APBD Bojonegoro mencapai Rp 7.1 triliun (P-APBD) atau bisa dibilang besarannya dua kali lipat APBD Kabupaten Banyuwangi.
Dengan mengamati beberapa persoalan tersebut, terlebih lagi Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro yang akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Tahun 2021, Ia berharap agar Pemda Bojonegoro meningkatkan kualitas pembangunan sektor pendidikan, melakukan pemetaan akar permasalahan sektor pendidikan serta kebutuhan prioritasnya dan tidak kalah penting adalah dukungan anggaran untuk mewujudkan pemerataan kualitas sekolah, baik tenaga pendidik mapun fasilitas sekolah, baik di desa maupun di kota.
Sementara terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Kuzaini mengatakan alokasi anggaran pendidikan dari APBD Kabupaten Bojonegoro pada 2019 sebesar Rp 261 miliar, sedangkan pada 2020 menjadi Rp 354 miliar. Sedangkan jumlah APBD Kabupaten Bojonegoro 2019 mencapai Rp 5 triliun lebih. Sedangkan pada APBD-P tahun 2020 sebesar Rp 7,1 triliun.
“Jumlah anggaran tersebut secara umum untuk pengadaan barang dan jasa maupun belanja pegawai,” ujarnya. (ted)
About Bicara Rakyat
